JKRA Berlanjut di 2016
Rabu, 30 Desember 2015 15:37
* Plot Anggaran Rp 506 M
JAKARTA - Pemerintah Aceh melanjutkan Program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) tahun 2016. Keberlanjutan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Aceh dengan Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Kesehatan. di Ball Room BPJS Kesehatan, Jakarta, Selasa (29/12). Untuk 2016, Pemerintah Aceh memplotkan danaJKRA hingga Rp 506 miliar. Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah dan Direktur UtamaBPJS Kesehatan Prof Dr dr FahmiIdris, M.Kes.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Zaini Abdullah mengatakan, kerja sama Pemerintah Aceh dengan BPJSKesehatan dilanjutkan demi kesinambungan pelayanankesehatan kepada seluruh rakyat Aceh tanpa diskriminasi. Doto Zaini meminta BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses kepada seluruh masyarakat, dan meningkatkan pengawasan di lapangan.
Pengawasan, menurut Doto Zaini, sangat penting dan mendesak dilakukan agar efisien dan efektif. Dia berharap anggaran yang dialokasikan lebih dari setengah triliun rupiah itu benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan malah membuka kesempatan untuk memperkaya diri atau orang lain melalui tindakan fraud yang dipraktikkan di sarana-sarana pelayanankesehatan.
“Saya sangat kecewa mendengar adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tenaga medis di sarana pelayanankesehatan. Saya minta BPJS Kesehatan lebih ketat mengawasi dan sama-sama mencegah tindakan tercela tersebut,” tukas Gubernur Aceh. Dikatakan, rendahnya mutu pelayanan dan bahkan tindakan-tindakan penyelewengan dalam pelayanan mudah dicegah bila melibatkan secara aktif sektor terkait, sehingga penyelenggaraan JKRA benar-benar efisien, efektif, dan akuntabel.
“BPJS Kesehatan saya minta menjalin komunikasi secara intens dengan kami dan pihak-pihak lain yang berkompeten untuk peningkatan mutu pelayanan dan pengawasan penyelenggaraanJKRA,” katanya lagi.
Terkait dengan peningkatanan pelayanan JKRA bagi seluruh rakyat Aceh, Gubernur Zaini meminta BPJS Kesehatan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan Kartu BPJS-JKRA maupun BPJS-JKN di Aceh.Kepala desa dan camat yang terkait dengan kepesertaan didoronguntuk bekerja lebih proaktif, cepat, dan efektif.
“Saya tidak mau mendengar ada masyarakat Aceh gagal berobat ke Puskesmas atau rumah sakit gara-gara prosedur administratif kepersertaannya yang lamban dan berliku-liku,” tegas Gubernur Zaini lagi. Meski prosedurnya harus dilewati, kata gubernur, prosedur tersebut harus disosialisasikan dengan efektif kepada masyarakat.
Sementara itu, Fahmi Idris menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Aceh yang telah mempelopori lahirnya sistem pelayanan kesehatan semesta di Indonesia. Saat penandatanganan MoU, Gubernur didampingi sejumlah pejabat eselon II di jajaran Setda Aceh, antara lain Asisten I Muzakar A Gani, Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr M. Yani M.Kes. Sementara Fahmi Idris menghadirkan seluruh jajaran direksi diBPJS Pusat, Kepala Divisi Regional I Sumatera Utara dr Ferry Aulia, dan Kepala BPJS Kesehatan Aceh Rita Masyita Ridwan.(sak/rel)
Plot Dana JKRA
2014: Rp 402 M
2015: Rp 471 M
2016:Rp 506 M
JAKARTA - Pemerintah Aceh melanjutkan Program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) tahun 2016. Keberlanjutan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Aceh dengan Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Kesehatan. di Ball Room BPJS Kesehatan, Jakarta, Selasa (29/12). Untuk 2016, Pemerintah Aceh memplotkan danaJKRA hingga Rp 506 miliar. Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah dan Direktur UtamaBPJS Kesehatan Prof Dr dr FahmiIdris, M.Kes.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Zaini Abdullah mengatakan, kerja sama Pemerintah Aceh dengan BPJSKesehatan dilanjutkan demi kesinambungan pelayanankesehatan kepada seluruh rakyat Aceh tanpa diskriminasi. Doto Zaini meminta BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses kepada seluruh masyarakat, dan meningkatkan pengawasan di lapangan.
Pengawasan, menurut Doto Zaini, sangat penting dan mendesak dilakukan agar efisien dan efektif. Dia berharap anggaran yang dialokasikan lebih dari setengah triliun rupiah itu benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan malah membuka kesempatan untuk memperkaya diri atau orang lain melalui tindakan fraud yang dipraktikkan di sarana-sarana pelayanankesehatan.
“Saya sangat kecewa mendengar adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tenaga medis di sarana pelayanankesehatan. Saya minta BPJS Kesehatan lebih ketat mengawasi dan sama-sama mencegah tindakan tercela tersebut,” tukas Gubernur Aceh. Dikatakan, rendahnya mutu pelayanan dan bahkan tindakan-tindakan penyelewengan dalam pelayanan mudah dicegah bila melibatkan secara aktif sektor terkait, sehingga penyelenggaraan JKRA benar-benar efisien, efektif, dan akuntabel.
“BPJS Kesehatan saya minta menjalin komunikasi secara intens dengan kami dan pihak-pihak lain yang berkompeten untuk peningkatan mutu pelayanan dan pengawasan penyelenggaraanJKRA,” katanya lagi.
Terkait dengan peningkatanan pelayanan JKRA bagi seluruh rakyat Aceh, Gubernur Zaini meminta BPJS Kesehatan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan Kartu BPJS-JKRA maupun BPJS-JKN di Aceh.Kepala desa dan camat yang terkait dengan kepesertaan didoronguntuk bekerja lebih proaktif, cepat, dan efektif.
“Saya tidak mau mendengar ada masyarakat Aceh gagal berobat ke Puskesmas atau rumah sakit gara-gara prosedur administratif kepersertaannya yang lamban dan berliku-liku,” tegas Gubernur Zaini lagi. Meski prosedurnya harus dilewati, kata gubernur, prosedur tersebut harus disosialisasikan dengan efektif kepada masyarakat.
Sementara itu, Fahmi Idris menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Aceh yang telah mempelopori lahirnya sistem pelayanan kesehatan semesta di Indonesia. Saat penandatanganan MoU, Gubernur didampingi sejumlah pejabat eselon II di jajaran Setda Aceh, antara lain Asisten I Muzakar A Gani, Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr M. Yani M.Kes. Sementara Fahmi Idris menghadirkan seluruh jajaran direksi diBPJS Pusat, Kepala Divisi Regional I Sumatera Utara dr Ferry Aulia, dan Kepala BPJS Kesehatan Aceh Rita Masyita Ridwan.(sak/rel)
Plot Dana JKRA
2014: Rp 402 M
2015: Rp 471 M
2016:Rp 506 M
